Dewanggaumroh.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan penyalahgunaan kuota tambahan haji khusus tahun 2024. Kuota ini diduga dikorupsi oleh sejumlah oknum di Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah Ustadz Khalid Basalamah selaku pemilik biro perjalanan. Ia menyampaikan bahwa awalnya mendaftar haji melalui jalur furoda di PT Muhibbah. Namun, kemudian ditawari oleh pemilik travel, Ibnu Mas’ud, untuk menggunakan jenis visa lain yang ternyata termasuk ke dalam kuota haji plus/khusus.

Sebagai informasi, berdasarkan laman resmi Kementerian Agama RI, Haji Furoda merupakan jalur keberangkatan mandiri dengan visa mujamalah, yaitu undangan resmi yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi. Sedangkan Haji Plus/Khusus diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di bawah pengawasan Kemenag RI, dengan fasilitas lebih lengkap dan masa tunggu yang relatif singkat dibandingkan haji reguler.

Pada praktiknya, calon jamaah haji plus/khusus yang ingin berangkat melalui kuota tambahan wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah sudah memiliki nomor porsi setidaknya dua tahun. Aturan ini tercantum dalam surat edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag bernomor B-29026/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/1/2024 yang ditujukan kepada PIHK dan BPS Bipih Khusus se-Indonesia.

Adapun kriteria jamaah pengganti yang diperbolehkan melunasi Bipih Khusus antara lain:

• Status jamaah masih aktif/tidak batal.

• Minimal berusia 18 tahun per 15 November 2023 atau sudah menikah.

• Belum berhaji dalam 10 tahun terakhir.

• Memiliki nomor porsi minimal dua tahun per 15 November 2023.

• Terdaftar pada PIHK yang sama.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan adanya dugaan praktik suap dalam pengelolaan kuota tersebut. Calon jamaah dijanjikan bisa langsung berangkat asalkan membayar dengan harga lebih tinggi. Biaya yang diminta bahkan disebut berkisar Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk satu kursi.

Asep juga mengungkapkan bahwa aliran dana tidak diberikan langsung dari agen travel kepada pejabat Kemenag, melainkan lewat perantara. Beberapa orang sudah diperiksa, termasuk staf khusus dan pihak lain yang diduga terlibat.

“Jadi jalurnya berlapis, tidak langsung dari travel ke oknum di Kemenag,” jelasnya.

Meski perkara ini sudah masuk tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka. Namun, sudah ada tiga pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut, mantan staf khusus Yaqut Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan dilakukan agar mereka tetap berada di Indonesia untuk kebutuhan penyidikan.

Sumber :detik.com